Polisi langgar HAM di Musi Rawas

tak tertutup kemungkinan polisi melanggar ham dalam penanganan kerusuhan massa pada kabupaten musi rawas, sumatera selatan, pekan 2012. itulah pendapat wakil ketua dpd, la ode ida, perihal aksi polisional yang malahan berujung pada kematian lima warga setempat.

gesekan kepentingan serta politik setempat, ketika itu, mencari emosi penduduk mengarah selama demonstrasi menanggapi usulan pemekaran kabupaten tersebut, adalah kabupaten musi rawas utara, yang urung dikabulkan.

kerusuhan musi rawas tak mesti terjadi manakala polisi dapat mengendalikan diri ketika mengamankan penampilan demo penduduk yang menuntut pemekaran wilayah, ujarnya senator ida, dalam kendari, minggu.

saat warga menggarap aksi demo papar senator tersebut, sepenuhnya berjalan tidak berbahaya, damai dan lancar tidak ada yang mengambil tindakan anarkhis.

Informasi Lainnya:

massa berubah anarkhis kata dia, setelah polisi yang mengamankan demo menembaki masyarakat dengan brutal yang menewaskan empat masyarakat dan pilihan orang luka. tidak kurang markas polres musi rawas dibakar, pilihan properti kepolisian setempat juga sama. bahkan banyak pernyataan kiranya kabupaten tersebut tidak lagi menerima adanya polisi.

warga dan luka lalu dilarikan selama properti sakit, tapi hanya pilihan hari menjalani perawatan, korban kena tembak itu meninggal. maka korban meninggal akibat kerusuhan selama musi rawas, ujarnya.

senator ida menungkapkan, pada senin pekan depan, dirinya bersama anggota dpd dari sumatera selatan, akan berkunjung ke musi rawas, berkomunikasi langsung dengan masyarakat setempat.

di kunjungan tersebut kami akan meminta masyarakat musi rawas dan menuntut pemekaran wilayah merupakan kabupaten musi rawas utara, supaya bersabar, sebab wilayah tersebut mau langsung dibahas merupakan daerah otonom masih bersama empat calon daerah otonom yang lain dalam indonesia, katanya.

mereka yang ikut serta pada penembakan masyarakat tersebut, supaya diberi hukuman setimpal, sehingga bisa menimbulkan jera kepada polisi-polisi lain untuk mengambil tindakan brutal, katanya.

menurut senator ida, masih banyak lima calon daerah otonom masih dan akan dibahas dpr pada sidang berikutnya dan direncakan selama juli 2013.

kelima calon daerah otonom baru itu yakni, kabupaten musi rawas utara (sumatera selatan), kabupaten buton tengah, kabupaten buton selatan, kabupaten muna barat serta kota muna (sulawesi tenggara).