wakil ketua dpd ri laode ida mendesak kementerian tenaga kerja juga transmigrasi dan pemerintah kabupaten tangerang, banten, turut bertanggung jawab pada adanya indikasi perbudakan buruh pabrik wajan dalam wilayahnya.
terjadinya kasus `perbudakan` pada buruh pabrik wajan yang berlangsung cukup berlarut, salah Satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan daripada pemerintah daerah setempat, tutur laode ida dalam diskusi perbudakan juga ketenagakerjaan dalam indonesia di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, jumat.
pembicara lainnya selama dialog tersebut adalah direktur eksekutif migrant care anis hidayah serta pakar demografi dari universitas indonesia sonny harry harmadi.
menurut laode ida, kabupaten tangerang merupakan salah Salah satu sentra industri, hendaknya kemenakertrans dengan dinas tenaga kerja juga kepala daerah setempat mengerjakan pengawasan dan ketat terhadap kaum pelaku industri.
Informasi Lainnya:
saya menyayangkan sikap kemenakertrans dan pemerintah kabupaten tangerang yang menanggap kasus ini biasa-biasa saja, katanya.
laode meminta berbagai bagian terkait selama persoalan ketenagakerjaan dapat menuntaskan persentasi ini serta angka perburuhan lainnya.
anggota dpd ri dari provinsi sulawesi tenggara tersebut menilai kasus indisikasi perbudakan terhadap buruh pabrik wajan tersebut sangat mengenaskan serta mencoreng wajah demokrasi indonesia.
dari hasil pengamatan kami, angka ini mampu berlangsung lama karena ada dukungan daripada oknum anggota polisi, papar laode yang berkunjung ke lokasi pabrik wajan pada tangareng, banten, pekan 2012.
direktur eksekutif migrant care, anis hidayah, menyatakan kiranya kejadian memilukan yang kerap menimpa pekerja indonesia akibat dari hukum ketenagakerjaan dan tidak memihak dalam pekerja.
menurut dia, sistem ketenagakerjaan pada indonesia telah baru menjalankan usaha terjadinya praktik perbudakan karena masih ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia (ham).
anis menilai dalam ini semua persoalan perburuhan hanya dinilai sebagai persoalan ringan, serta pemerintah tak berusaha membeli Jalan keluar sampai ke akar permasalahan.
seharusnya, pemerintah melalui menteri tenaga kerja juga transmigrasi langsung membeli Jawaban persoalan perburuhan sampai ke akar persoalannya, ujarnya.