badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut dilontarkan kepala bkd karimun kamarullazi dalam hadapan 103 honorer dalam pertemuan pada ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dikuti kepala inspektorat serta pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi mengatakan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi mau memeriksa kembali berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim mau memverifikasi ulang berkas dan asli. maka, apabila seandainya banyak dan menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri sebab tindakan itu memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai ditampilkan sanggahan setelah diumumkan lulus untuk calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak lagi merupakan tanggung jawab bkd, tetapi adalah kewenangan aparat penegak hukum sebab sudah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data mesti diselesaikan sebab mampu mengakibatkan preseden buruk selama perekrutan honorer dalam lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan begini dapat diproses secara hukum meski sudah diangkat merupakan cpns, ujarnya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyatakan zat pidana tak hilang walaupun honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum sebab perbuatan tersebut sudah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan untuk honorer juga harus diproses dengan hukum, katanya.
tindakan tegas terhadap oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan cuma supaya menegakkan hukum, sementara untuk menciptakan keadilan oleh karenanya tidak ada pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan dengan pihak yang berhak namun tidak sediakan kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tidak terpuji tersebut. efek jera harus diberikan oleh karenanya tak banyak dulu oknum yang berbuat itulah, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole mengatakan pada peraturan pemerintah no43/2007 juga keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii menuturkan kiranya tak banyak klausul ataupun Salah satu pasal pun yang mengajarkan kiranya honor daerah dapat diangkat dibuat cpns.
peraturan tersebut menyebutkan kiranya honorer dibiayai tidak melalui apbd serta apbn. tak dan banyak pasal yang menyebutkan bahwa mereka bisa bekerja pada instansi pemerintah dengan terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer tersebut adalah honor daerah namun honornya berasal dari apbd ataupun apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin menungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan dugaan manipulasi data sederat honorer yang memenuhi kriteria merupakan cpns 2013 pada normatif honorer kategori ii daripada dinas studi.
dalam sk kepala dinas pendidikan no 137/kpts/2008 mengenai penetapan tenaga pendidik juga kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri dan swasta dalam 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 orang tercatat selama registrasi normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut di 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, di tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat dan ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun itu dapat dibuat bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, juga bisa untuk bukti kepada aparat penegak hukum supaya mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal itu, secara dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal adalah tenaga honorer kategori ii dan mengikuti kriteria merupakan cpns 2013. rata-rata mereka tercatat dibuat tenaga honorer selama tahun 2006 dan 2007, cuma Salah satu orang yang tercatat dibuat honorer direkrut dalam 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan adanya sederat honorer dan tercatat pada registrasi normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos untuk sd juga smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat selama juli 2005, tujuannya supaya percepatan pencapaian web wajib belajar sembilan tahun. karena tersebut telah selayaknya data honorer yang dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, karena otomatis waktu kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Satu tahun direkrut sebagai honorer pada 31 desember 2005, ujarnya.
